Demo demi Uang Rapel

general, editorial Media Indonesia ~ {February 13th, 2007 - 2:48 pm}

SEKITAR 1.000 anggota DPRD seluruh Indonesia hadir di Jakarta. Mereka menggelar rapimnas di sebuah hotel bintang lima. Tujuannya bulat: menolak revisi PP 37/2006.

Untuk diingat, PP 37/2006 memberi tambahan penghasilan kepada anggota dan pimpinan DPRD berlipat ganda. Tambahan penghasilan yang menonjol adalah yang disebut sebagai tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional untuk pembinaan konstituen. Dua mata anggaran ini dibayar mundur dengan sistem rapel untuk satu tahun.

Setelah protes keras dan luas dari berbagai kalangan, pemerintah kemudian merevisi PP 37. Celakanya, beberapa daerah telanjur membayar uang rapel kepada anggota DPRD. Padahal, salah satu yang dinyatakan amat tegas dalam revisi adalah membatalkan rapel. Dan kepada anggota yang telah menerimanya diharuskan mengembalikan.

Rapimnas anggota DPRD yang tergabung dalam Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dan Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) bertujuan melawan revisi. Mereka menolak mengembalikan uang rapel yang sudah diterima karena menganggap sah menurut hukum.

Tidak cuma menyelenggarakan rapimnas. Anggota Adeksi dan Adkasi juga melancarkan demonstrasi di Jakarta.

Apa yang dipertontonkan sejumlah anggota DPRD itu adalah pengingkaran terhadap kepatutan. Dan, harus diakui dalam soal inilah, kepatutan itu tadi, sumber segala demoralisasi yang menggejala di segala bidang kehidupan.

Revisi PP 37 adalah akibat dari penolakan rakyat yang amat marah atas kebijakan pemerintah menggelembungkan pundi-pundi anggota DPRD secara membabi buta. Tidak bisa diterima akal sehat ketika negara mengeluh tentang kesulitan uang dan rakyat menderita karena kemiskinan yang berurat akar, anggota DPRD berpesta pora dengan uang rapelan.

Ini baru soal kepatutan. Bila berbicara tentang aspirasi, aspirasi siapakah yang mendorong anggota DPRD ngotot mempertahankan uang rapelan yang sudah dibatalkan itu? Bila berbicara tentang aspirasi, apakah rakyat yang menolak PP 37 tidak memiliki aspirasi yang patut didengar dan diperjuangkan?

Demonstrasi dan Rapimnas Adkasi dan Adeksi yang menentang revisi PP 37 semakin memperjelas motivasi di belakangnya. Tidak ada aspirasi rakyat yang sedang diperjuangkan. Mereka sesungguhnya sedang memperjuangkan kantong dan perutnya sendiri.

Bila anggota DPRD tumpah ruah di Jakarta dan menginap serta menyelenggarakan rapimnas di hotel berbintang di saat rakyat sedang menderita karena banjir dan longsor di seantero negeri, manakah benang merah yang mempertautkan mereka dengan derita rakyat yang mereka wakili? Kelemahan terutama dalam sistem representasi di Indonesia adalah hilangnya simpati dan empati di antara anggota dewan dan rakyat yang diwakili.

Penyebabnya jelas. Anggota dewan melihat dan memperlakukan kehadiran mereka di lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah, sebagai kendaraan mengeruk nafkah. Kesempatan memperkaya diri dimanfaatkan sebisa mungkin dalam tempo lima tahun.

Revisi yang dilakukan pemerintah terhadap PP 37, dalam pandangan kita, adalah koreksi minimalis. Seharusnya tidak cuma revisi tetapi pembatalan seluruh PP 37 itu.

Dengan demikian adalah aneh, jika revisi yang sudah minimalis itu masih diminta untuk dibatalkan oleh sejumlah anggota DPRD. Demo mereka di Jakarta tidak saja aneh, tetapi memalukan.

Kasus PP 37 seharusnya menjadi peluang partai-partai untuk memperlihatkan kepada publik bahwa mereka selama ini berpihak kepada rakyat. Beranikah partai memecat anggotanya yang terlibat demo mempertahankan PP 37?

Diakui atau tidak, partai-partai politik di Indonesia tidak berperan baik dalam pendidikan politik warga maupun anggotanya sendiri. Setelah pemilu usai, partai-partai tidak lagi memiliki pertautan jiwa dan aspirasi dengan rakyat yang disebut-sebut sebagai konstituen.

Moral dari perlawanan terhadap PP 37 tidak semata pendekatan yuridis formal. Karena ada undang-undang dan peraturan lalu semuanya menjadi sah. Tidak.

Penderitaan rakyat dan kesulitan negara harus tecermin dalam perilaku, terutama di kalangan elite. Ini yang tidak terlihat di Indonesia. Kebijakan yang jelas melukai hati rakyat, malah dipertahankan dengan tidak malu-malu oleh mereka yang mengaku wakil rakyat.





verse of the day

    When a man's ways please the LORD, he makes even his enemies to be at peace with him.

    Proverbs 16:7