BANJIR kali ini sungguh amat mengerikan. Mengerikan karena Jakarta benar-benar tak berdaya melawan banjir yang amat perkasa. Jakarta sebagai ibu kota negara hanya bisa pasrah menghadapi bencana yang sudah rutin datang setiap tahun itu.
Bayangkan, banjir pada 2002 yang disebut paling parah ternyata masih kalah destruktif jika dibandingkan dengan tahun ini. Banjir kali ini tidak saja memakan korban jiwa lebih banyak, tetapi juga benar-benar melumpuhkan wilayah yang berpredikat ibu kota negara itu.
Banjir yang rutin dan tak tertangani benar-benar membuat Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis kehilangan citra dan wibawa. Pertanyaannya siapakah yang harus bertanggung jawab menjaga wibawa Jakarta dari banjir yang bertubi-tubi? Siapakah yang bisa menjamin Jakarta bebas dari Banjir?
Jakarta bebas banjir bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukan mimpi, sejauh ada kesungguhan dari para pengelola negara. Kesungguhan itu berarti seluruh kebijakan dari perencanaan hingga pelaksanaan berjalan konsisten. Tidak boleh menganggap banjir sebagai masalah klasik, sebagai perkara rutin yang biasa-biasa saja.
Mereka yang berpandangan banjir soal klasik akan mengatakan siapa pun pemimpinnya, banjir Jakarta tak akan bisa diatasi. Itulah sekarang yang harus kita lawan. Terlebih, problem besar yang dihadapi Jakarta bukan hanya banjir, melainkan juga kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Karena itu, siapa pun pemimpin yang tidak bisa mengatasi tiga perkara besar itu tidak layak memimpin Ibu Kota.
Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun ini mestinya harus mampu menghasilkan pemimpin yang bisa mengatasi tiga perkara itu. Kalau kita hanya terpesona oleh figur yang hanya pandai omong dan tebar pesona, tanpa kecakapan dan keberanian mengatasi masalah yang amat serius itu, Jakarta akan kian amburadul.
Publik mengapresiasi tinggi Gubernur Sutiyoso yang amat cepat membuat perda mengatasi flu burung. Tetapi banjir? Ia menjadi perkara yang makin hari makin mengancam.
Memang, tak adil menyerahkan urusan banjir sepenuhnya kepada sang Gubernur Jakarta. Pemilik kepentingan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, selain Pemprov DKI dan pemerintah pusat, beberapa pemerintah daerah penyangga harus ikut bertanggung jawab. Banjir dan kemacetan lalu lintas, misalnya, jelas penyebabnya bukan semata-mata dari Jakarta. Banjir kiriman dari Bogor dan kemacetan lalu lintas juga andil orang-orang luar Jakarta yang bekerja di Ibu Kota. Jadi, alangkah beratnya beban Jakarta.
Karena itu, selain perlu kepemimpinan yang punya kecakapan mengatasi banjir, juga betapa mendesaknya konsep megapolitan direalisasikan. Ini agar daerah-daerah penyangga tidak egois dan pusat tidak menutup mata. Bekasi, Bogor, dan Tangerang yang amat banyak mengambil keuntungan dari Jakarta, harus ikut bertanggung jawab.
Menurut pakar Planologi ITB Denny Zulkaidi, ada dua perkara utama yang harus dibenahi untuk mengatasi banjir. Pertama, Bogor sebagai wilayah hulu harus dikembalikan fungsinya sebagai reservoir, daerah resapan air. Kedua, 13 sungai yang mengalir di Jakarta harus lancar dan cepat mengalirkan airnya ke laut. Kalau tidak, sampai kapan pun banjir Jakarta akan terjadi.
Publik sungguh menunggu pemimpin yang mampu melakukan dua tindakan berani dalam dua perkara itu. Yang artinya berani pula membongkar vila-vila dan aneka bangunan di Puncak, yang notabene milik orang-orang penting Jakarta. Siapakah sosok pemberani itu?